Abstract

Secara khusus pemerintah telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, nomor 1/U/SKB/2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah. Konsep kemitraan seharusnya menjadi dasar dalam penerapan SKB 4 menteri ini, namun hal ini nampaknya belum berjalan, beban berat lebih banyak diberikan kepada Puskesmas. Penelitian ini bertujuan untuk modifikasi program usaha kesehatan sekolah dalam penanganan bencana melalui upaya peningkatan kemitraan. Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif dengan pendekatan operasional research, penelitian dilakukan di dua propinsi yaitu propinsi DIY dan Jateng dengan masing-masing kabupaten kr anyar dan kota solo sedangkan di propinsi DIY di kota Yogyakarta dan kabupaten Bantul. Penelitian dilakukan selama 10 bulan. Pengumpulan data denga indepth interview dan round tabel discussion, sedangkan untuk validasi data kualitatif dengan metode triangulasi. Analisis data dengan menggunakan content analisis. Hasil penelitian menghasilkan suatu model Pengembangan Kemitraan UKS dalam Penanganan Bencana merupakan suatu pengembangan kemitraan yang meliputi SKB Kementrian dengan lintas sektor, dengan pembagian tugas pokok, kontribusi, dengan kerjasama secara formal, melalui kesepakatan dan tanggung jawab bersama dalam modifikasi program UKS dalam Disaster preparedness. Modifikasi UKS Terpadu, dengan upaya penekanan pada upaya promotif, dan preventif serta melibatkan peran lintas sektor dan lintas program, oleh karenanya maka diperlukan pengembangan Trias UKS dan regulasinya. Disamping itu, perlu dibuatkan suatu pedoman tentang Disaster Preparedness pendekatan secara system, modul yang sederhana untuk anak usia Sekolah dasar. Simulasi pengenalan dan upaya preventif penanggulangan bencana alam dan bencana sehari-hari perlu digalakkan dan secara rutin dilakukan. Kesimpulan dan saran bahwa pengembangan modifikasi kemitraan penanganan beneana melalui program UKS yang dimasukkan dalam SKB Kementerian perlu ada Keppres, Peraturan Pemerintah agar kewenangan lebih luas dapat mencakup lintas sektor dan memungkinkan dapat dijadikan dasar hukum bagi lintas sektor, sehingga legalitas pelaksanaan kegiatan tidak berbenturan dengan hukum. Perlu ditingkatkan sosialisasi pemahaman Tupoksi dalam SKB modifikasi penanganan bencana melalui program UKS, pembagian kewenangan yang jelas dan harus ada sumberdana yang jelas baik melalui DIPA, APBD maupun swadaya dari masyarakat yang dikelola secara transparan, akuntabel dan terorganisir secara profesional dengan peraturan/regulasi keuangan yang mendukung sesuai legalitas yang berlaku agar tidak terjadi disclamer keuangan. Peran leading sektor yang telibat dalam keterpaduan modifikasi program UKS dalam penanggulangan bencana perlu peningkatan komitmen, kontribusi dan tanggung jawab secara profesional.