Abstract

Kesehatan masyarakat di Indonesia yang masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya, ditambah lagi dengan kualitas lingkungan yang terus menurun menjadikan salah satu alasan pemerintah mencanangkan kebijakan Kota Sehat. Harapan dibentuknya Kota Sehat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik, berkualitas, dan produktif. Penelitian dilakukan di lima kota besar di Indonesia yaitu Kota Medan, Semarang, Denpasar, Manado dan Balikpapan dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk memberikan gambaran pelaksanaan kebijakan pemerintah tersebut dan hubungannya dengan status kesehatan masyarakat di kota terpilih. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan wawancara mendalam dan diskusi kelompok terarah dengan instansi terkait, sementara pendekatan kuantitatif melalui analisis data Susenas 2004/2005. Dari ke empat kota yang sudah menyelenggarakan kota sehat, hanya Kota Balikpapan yang telah lama menyelenggarakan kebijakan ini. Sementara di Kota Semarang belum terbentuk Forum Kota Sehat dan pelaksanaan masih sebatas koordinasi lintas sektor. Secara umum permasalahan dalam pelaksanaan Kota Sehat adalah kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan belum terpadunya kejasama lintas sektor. Sementara status kesehatan masyarakat di lima kota bervariasi, tidak ada kota yang status kesehatannya menonjol baik. Hal ini mungkin disebabkan karena awal status kesehatan masing-masing daerah tidak sama. Diperlukan sosialisasi yang intensif dan koordinasi lintas sektor yang baik demi kesinambungan dan keberhasilan penyelenggaraan Kota Sehat.