Abstract

Untuk terlaksananya program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin secara efektif dan efisien telah dibuat pedoman untuk memberikan petunjuk secara umum kepada semua pihak terkait tentang mekanisme pelaksanaan "program pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rujukan Rawat Inap kl. 3 rumah sakit yang dijamin pemerintah. Penelitian ini akan melihat kepatuhan PPK dalam melaksanakan ketentuan MANLAK khususnya dalam pemberian pelayanan kasus rawat inap di PPK Tk. 1/puskesmas dan PPK Rujukan Tk. I IRSUD, mutu layanan yang diberikan, kepuasan pasien miskin dan motivasi petugas serta pelaksanaan mekanisme safeguarding. Disain penelitian Cross-Sectional, jenis penelitian adalah studi kuantitatif dan kualitatif. Penelitian akan dilakukan di beberapa daerah yang mewakili berbagai tingkat HDI di Indonesia yaitu: Prov. Riau - Kab. Kampar, Prov. Bengkulu - Kab. Argamakmur, Provinsi Kalimantan Barat - Kota Pontianak. Hasil: Program umumnya agak terganggu pelaksanaannya karena proses pemahaman MANLAK oleh petugas yang kurang ditambah adanya kendala antara lain: adanya pembuatan MOU antara PPK dan PT. Askes, pengiriman obat yang telat dari pusat, tersendatnya aliran dana safeguarding serta belum semua PEMDA menyediakan dana untuk menanggung biaya kelebihan kuota maskin di daerahnya. Belum semua ketentuan yang ada di MANLAK untuk tahun 2005 dapat dilaksanakan. Kesesuaian pelayanan sesuai SOP Medis hanya untuk kasus yang ringan. Hampir tidak terdapat hambatan yang berarti dalam pemberian pelayanan pasien Askeskin baik di RSUD maupun di puskesmas. Hasil skoring kepuasan pasien rawat inap di RSUD dan puskesmas rawat inap menunjukkan rata-rata cukup puas dengan pelayanan yang diberikan. Hasil skoring motivasi petugas RSUD rata-rata 50% petugas dengan skor motivasi baik dan puskesmas rata-rata 60% petugas motivasi baik. Pelaksanaan mekanisme safeguarding belum maksimal. Isi MANLAK masih banyak yang perlu disempurnakan dan ditambahkan diantaranya aturan untuk jasa medik dan keperawatan. Perlu upaya-upaya peningkatan manajemen agar verifikasi dapat cepat diterima. Untuk kesesuaian pelayanan dengan SOP perlu ditunjang dengan kelengkapan sarana yang sesuai standar. Perlu dukungan stakeholder dan peningkatan kemampuan tim safeguardin.