Abstract

UU no.36 tahun 2009 tentang kesehatan Bab III pasal 5 disebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumberdaya di bidang kesehatan, dan setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggungjawab menetukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Pada tahun 2006 Kementerian Kesehatan mencanangkan 2 strategi utama yaitu: menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan berkualitas yang visinya "masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat". Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menyusun model kemandirian masyarakat dalam meningkatkan aksesibilitas dan utilisasi pelayanan kesehatan maternal di puskesmas dan jaringannya. Tujuan khusus penelitian ini adalah mengetahui berbagai layanan kesehatan maternal, mengetahui sikap, pengetahuan dan perilaku kesehatan maternal masayarakat, serta menyusun model kemandirian masyarakat dalam kesehatan maternal. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion/FGD), wawancara terstruktur, dan observasi/pengamatan. Sebagai responden/informan adalah bidan di desa, kader kesehatan, tokoh masyarakat, dan pamong desa seperti kepala desa, sekretaris desa, atau kaur desa). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan informan akan pelayanan kesehatan maternal sudah mencukupi. Namun ada perbedaan perilaku informan di daerah dengan fiscal capacity index tinggi dan di daerah dengan fiscal capacity index rendah terutama mengenai kemandirian, utilisasi dan aksesibilitas pelayanan maternal yang dipengaruhi oleh topografi wilayah dan kondisi infrastruktur yang ada. Tidak ada perbedaaan bentuk pelayanan kesehatan maternal dan fasilitas yang diberikan pada kedua daerah. Hanya saja terbatasnya sarana dan prasarana mengakibatkan kemampuan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan disesuaikan dengan kondisi yang ada. Faktor pendidikan, sikap dan pengetahuan dari infonnan menyebabkan adanya perbedaan persepsi akan siapa saja yang bisa memberikan pelayanan kesehatan maternal.