Abstract

Dukungan hukum dalam pembangunan kesehatan menjadi dominan mengingat hukum memang memegang peranan penting dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk pembangunan kesehatan. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mencoba membagi setiap urusan pemerintahan dengan menggunakan tiga kriteria yaitu eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi. Dengan cara tersebut diharapkan adanya kejelasan akan setiap urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pembagian urusan tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Untuk mencegah terjadinya multi interpretasi, maka dari setiap urusan yang diserahkan ke daerah diikuti dengan aturan yang jelas bagaimana untuk melaksanakan urusan tersebut. Pengaturan tersebut yang sekarang ini dikenal dengan istilah Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSP K) yang dahulu sangat populer dengan istilah juklak dan juknis untuk mengerjakan urusan tersebut. NSPK tersebut diharapkan dapat menciptakan kejelasan bagi setiap daerah untuk melaksanakan urusan tersebut dan memudahkan pengawasan dan pembinaan dari Pusat. Akan tetapi, dalam kenyataanya masih terdapat permasalahan mendasar menyusun dan menetapkan NSPK yang diamanatkan PP 38 tahun 2007 antara lain adalah: Belum seragamnya pemahaman dan pola pengejewantahan konsep NSPK kedalam produk regulasi yang disusun oleh Kementerian. Ketidakjelasan sanksi apabila batas waktu 2 (dua) tahun tersebut tidak dipatuhi oleh masing-masing Kementerian. Fungsi koordinasi yang seharusnya dilakukan dengan Kemendagri sebagai fasilitator utama untuk penyusunan NSPK kurang berjalan efektif. Dari permasalahan tersebut maka penelitian ini mengkaji tentang l)Permasalahan apa sajakah yang terjadi dalam implementasi regulasi kesehatan terkait dengan makna NSPK sebagaimana dimaksud dalam PP 38/2007, dan 2) Apakah konsep pengejawantahan NSPK sebagaimana dimaksud dalam PP 38/2007 ke dalam regulasi kesehatan yang disusun oleh Kementrian Kesehatan telah berjalan baik, jika belum bagaimanakah seyogyanya yang harus dilakukan dalam pembentukan regulasi bidang kesehatan terkait NSPK tersebut. Berdasarkan analisa tim peneliti dapat disimpulkan bahwa belum berjalan baiknya konsep pengejawantahan NSPK sebagaimana dimaksud dalam PP 38/2007 ke dalam regulasi kesehatan yang disusun oleh Kementerian Kesehatan, tidak semata-mata disebabkan karena lemahnya pemahaman atas PP 38/2007 di kementerian kesehatan akan tetapi juga diakibatkan masih terdapatnya permasalahan didalam rumusan PP 38/2007 itu sendiri, walaupun tidak untuk seluruhnya. Oleh karena itu Tim menyarankan perlu adanya revisi PP 38/2007. Mengingat kajian ini tidak menganalisa PP 38/2007, maka kedepan di nilai perlu adanya kajian yang lebih komprehensip terhadap PP 38/2007.