Abstract

Berlakunya UU No. 22 dan 2 tahun 1999, dan PP No. 105 tahun 2000 serta Kep. Mendagri No. 29 tahun 2002 mengharuskan penyusunan aiggaran di setiap unit kerja menggunakan pendekatan kinerja Pembiayaan kesehatan dari anggaran pemerintah di daerah bertujuan tersedianya dana dan terciptanva insentif finansial bagi pemberi pelayanan kesehatan di daerah. Secara umum penelitian ini bertjuan ingin mengkaji besarnya pembiayaan program kesehatan di daerah oleh pemerintah dengan pendekatan District Health Account (DHA) serta mekanisme penganggaran kesehatan di daerah. Penelitian ini dilakukan di 3 propinsi dan masing-masing propinsi dipiiih 2 kabupaten, yaitu Kalimantan Timur (Kab. Kutai Kartanegara dan Kota Balikpapan), Nusa Tenggara Barat (Kab. Lombok Barat dan Lombok Timur) serta Jawa Timur (Kab. Magptan dan Kab. Bojon~goro). Data pembiayaan dikumpulkan secara, retrospektif, yakni tahun 1999,2003 dan 2001, dari berbagai instansi pemerintah baik instansi kesehatan maupun non kesehatan yang mencantumkan program kesehatan pada, anggarannya, sedangkan data proses penganggaran dilakukan dengan kuesioner. Untuk lebih memastikan keahiltan data digunakan depth interview dengan pimpinan unit kerja. Analisis data dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian menuiljukkan bahwa proporsi biaya kesehatan terhadap APBD II masih di bawah kesepakatan Bupati/Walikota se Indonesia yakni sebesar 15% dari APBD II, di mana di Kutai Kartanegara berkisar antara 1,30%-1,98%, di Kota Balikpapan antara 0,85%-1,18%. Di Kutai Kartanegara sebagian besar (lebih dari 90%) digunakan untuk pelayanan kesehatan masyarakat sedangkan di Balikpapan lebih dari 8O%, dan biaya operasional mendominasi pembiayaan di dua daerah tersebut. Di Lombok Barat berkisar antara 3,99%-9,65% dan di Lombok Timur antara 3,27%-10,18%. Di Lombok Barat sebagian besar (80,16%-93,03%) digunakan untuk pelayanan kesehatan masyarakat sedangkan di Lombok Timur antara 75,34%-86,60%, dan biaya operasionalnya mencapai lebih dari 80%. Di Magetan proporsi tersebut sebesar 1,36% - 1,79%; sedangkan di Bojonegoro antara 1,38% - 2,87%. Biaya untuk pelayanan kesehatan dan untuk operasional juga mendominasi pembiayaan di daerah tersebut.