Abstract

Preeklampsia dan eklamsia merupakan kesatuan penyakit yang langsung disebabkan oleh kehamilan, sebab terjadinya belum jelas. Setelah perdarahan dan infeksi, preeklamsi dan eklamsi merupakan penyebab kematian maternal dan perinatal paling penting dalam kebidanan. Menurut World Health Organization(WHO) pada tahun 2008, bahwa setiap tahunnya wanita yang bersalin meninggal dunia mencapai lebih dari 500.000 orang. Penyebab morbiditas dan mortalitas ibu dan janin adalah sreeklampsia dengan kisaran antara 0,51%-38,4%. Pada tahun 2010 AKI mengalami peningkatan sebesar 277 per 100.000 kelahiran hidup dan AKB sebesar 32 per 1000 kelahiran hidup (Depkes RI, 2010). Masalah ini perlu mendapat perhatian khusus dari seluruh pihak baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat mengingat target Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2015 yaitu menurunkan AKI menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup dan AKB sebesar 17 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI, 2012). Metode laporan tugas akhir secara kualitatif. Tujuan laporan tugas adalah untuk menganalisis penatalaksanaan asuhan kebidanan pada Ny. S dengan preeklampsia di Puskesmas Telagasari dan tempat rujukan. Hasil dari asuhan yang didapatkan bahwa penatalaksanaan asuhan kebidanan yang dilakukan oleh bidan desa dan tenaga kesehatan di Puskesmas Telagasari dan tempat rujukan adalah pada Ante Natal Care belum sesuai dengan standar pelayanan minimal 10T diantaranya dalam pemeriksaan laboratorium Ny. S belum diperiksa secara lengkap seperti pemeriksaan golongan darah, pemberian tablet penambah darah yang tidak sesuai dengan dosis standar, imunisasi TT tidak diberikan, serta pada asuhan persalinan petugas puskesmas melakukan rujukan pada kasus preeklampsia ringan ke Rumah Sakit meskipun dapat ditangani di PONED. Kesimpulan penatalaksanaan preeklampsia ringan pada Ny. S tidak sesuai dengan standar pelayanan. Saran kepada bidan maupun tenaga kesehatan lainnya di Puskesmas Telagasari diharapkan lebih meningkatkan kualitas pelayanan dan memahami penanganan kasus preeklampsia dengan mengikuti aturan pada SOP yang berlaku. Sehingga tidak ada peningkatan angka rujukan pada kasus-kasus yang dapat ditangani di PONED.