Abstract

Latar belakang: program keluarga berencana memiliki makna yang sangat strategis komporehensif dan fundamental dalam mengujutkan manusia indonesia yang sehat dan sesejehterah. prinsip otonomis dearah dalam penyelangran urusuabn pendalian penduduk dan keluarga berancana merupakan langkah kongkrit untuk mengatasi rentang kendali manajemen pelayanan program KB antara pemerintah derah malinau mengambil kebijakan mengentikan suplasi alat dan obat kontrasepsi dari pusat propins ke kabupaten malinau. Tujuan: peneliti bertujuan untuk mengenalisis pelaksanan kebijakan program keluarga berancana dikabupaten malinau Metode: penelitian ini merupakan penelitianstudi kasus tunggal terjalin bersifat ekspoloratif deskriptif dengan mengunakan pendekatan kualitaf jumlah informasi sebanyak 18 orang yang berbagai dfalam 3 unsur yaitu stakeholder provider dan user Hasil: kebijakan pemerintah dearah kabupaten malinau adalah empat (4) anak lebih baik. keterbatasan kersedian alokon kefasilitas kesehatan pemerintah sejak tahun 2012 menimbulkan perbeban persepsi antara stakeholder provider dan user mengenai penggunan kontraspsi yang dapat mempengaruhi keyakinan sosial ekonomi dan buday.