Abstract

Abstract Article 24 paragraph (1) of the National Social Security payments determine the amount of health care facilities, established by agreement between BPJS and associations of health facilities in the region. It is necessary to map out and investigate the association before the enactment of Law no. 40 of 2004 on National Social Security, as an input of policy making, implementing regulations, public policies and implementation strategies of public health insurance system in accordance Article 19 law of National Social Security Commission. Data was collected through literature review and document depth and extensive with qualitative methods. Samples were: related units in ministries, provincial/district/city health office in Jakarta and Central Java, associations of health facilities at national level and regional located in Jakarta and Central Java, health service management and health insurance experts, Indonesia Army and Police of health directorate at head-quarter. Only a few associations of health facilities existing recognized by the Ministry of Justice and Human Rights. The established of association define by regulation at level decree which adopted with letters by all type leadership, organizational leaders and notaries. Their membership multiple, nearly all associations gathered in other associations, thus a hospital can be assembled in many different associations. The existing Association of health facilities does not play a role in determining content and the magnitude of the contract with BPJS, in contrary the facilities played directly. Necessary the rule of law for association which has members a local technical unit area can also bound by contract with BPJS. Key words: social health insurance payment association of health facilities Abstrak Pasal 24 ayat 1 UU Sistim Jaminan Sosial Nasional/SJSN menyatakan besarnya pem-bayaran ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk setiap wilayah ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara BPJS dan asosiasi fasilitas kesehatan di wilayah tersebut. Maka dirasakan perlu untuk memetakan dan menelaah secara kiritis asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan sebelum diberlakukannya UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN, sebagai bahan masukan penyusunan kebijakan, peraturan pelaksana, kebijakan umum dan strategi penyelenggaraan sistem jaminan kesehatan publik sesuai amanat Pasal 19 UU SJSN. Pengumpulan data dilakukan dengan telaah literatur dan dokumen secara luas dan mendalam dan metoda kualitatif. Sampel Unit terkait SJSN dan direktorat yang mewakili fasilitas pelayanan kesehatan di Departemen Kesehatan, Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta dan Jawa Tengah, asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan di tingkat nasional dan regional di Jakarta dan Jawa Tengah, Ahli manajemen fasilitas pelayanan kesehatan dan ahli jaminan kesehatan, Direktorat Kesehatan MABES TNI dan MABES POLRI di Jakarta. Baru sebagian dari asosiasi fasilitas kesehatan yang ada berbadan hukum/diakui Kementerian Hukum dan Ham. Pendirian asosiasi ditetapkan berdasarkan peraturan setingkat surat keputusan yang ditetapkan oleh berbagai jenis pimpinan, pimpinan organisasi dan akta notaris. Kepesertaan multipel, hampir seluruh asosiasi berhimpun di dalam asosiasi lainnya sehingga sebuah rumah sakit berhimpun di berbagai asosiasi yang berbeda. Asosiasi fasilitas kesehatan yang ada belum berperan dalam menetapkan muatan dan besaran kontrak kerja dengan BPJS, sebaliknya fasilitas kesehatan yang berperan secara langsung. Perlu perangkat hukum yang mengatur agar asosiasi yang beranggotakan UPT daerah dan pusat sebagai berbadan hukum agar dapat terikat kontrak dengan BPJS.