Abstract

Abstract One of the Ministry of Health efforts to support the decrease of maternal and child deaths rates is optimizing the handling of Obstetrics and Neonatal Emergency /complications at the level of basic services through the Basic Emergency Obstetric Neonatal Care (BEONC). A study was done in Karawang in 2014 to obtain input dan output from the implementation of the BEONC program and it’s financing from secondary data and policy. There has been an increase of budget of the construction of health centers which were capable of being BEONC since 2011, but it was not sufficient for the completeness of infrastructure and trained personnel .The increasing number of health centers capable of being BEONC was accompanied by increased number of handling of pregnant women and postpartum mothers at health centers. However, there were some authorities that have not been executed as to comply with the BEONC guidelines.. Financing of health centers capable of being BEONC should be allocated to meet the needs of health centers’ infrastructures and skilled personnel, so that they can run the appropriate implementation of BEONC Guidelines. Keywords: BEONC, financing, health centerAbstrakSalah satu upaya Kementerian Kesehatan dalam mendukung percepatan penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Neonatal adalah melakukan optimalisasi penanganan Obstetri dan Neonatal emergensi/komplikasi di tingkat pelayanan dasar melalui Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED). Kajian ini dilakukan di Kabupaten Karawang pada tahun 2014 untuk memperoleh masukan dan luaran pelaksanaan program PONED dan pembiayaannya. Penelusuran dokumen dan observasi dilakukan di puskesmas PONED. Hasil kajian menunjukkan peningkatan biaya pembangunan puskesmas mampu PONED sejak tahun 2011 sampai 2013, namun tidak diimbangi dengan kelengkapan sarana prasarana dan tenaga terlatih. Peningkatan jumlah Puskesmas mampu PONED juga diiringi dengan meningkatnya penanganan ibu hamil dan ibu nifas di Puskesmas mampu PONED, namun masih ada beberapa kewenangan Puskesmas PONED yang belum dijalankan sesuai Pedoman Penyelenggaraan Puskesmas Mampu PONED. Pembiayaan puskesmas mampu PONED seharusnya dialokasikan untuk memenuhi prasarana puskesmas mampu PONED dan kompetensi petugas PONED sehingga dapat menjalankan kewenangan sesuai Pedoman Penyelenggaraan Puskesmas Mampu PONED.Kata kunci :PONED, pembiayaan, puskesmas