Abstract

ABSTRACTThe implementation Of National Social Health Insurance by BPJS-Health that has been started on January,I, 2014 gives an impact to integrating local health insurance into national scheme.This study aims to describe implementation of local social health insurance as a basic in formulating policy model whichallows integration of local health insurance, particularly in the area of management, benefit packages, and government payed member in the frame of health decentralization policy. Study design is embeddedmulticases, using case study interpretatif method. Primary and secondary data were collected by explorativeapproach. Study area includes implementation of social local health insurance at 33 provinces, conducted in2013-2014. Results of this study show a gap in understanding and capacity of local authorities in managinglocal health insurance; various characteristics of local social health insurance in term of local monetarycapacity, benefit packages, management, and government payed member. This study recommends toaccomodate public health effort financing into benefit packages scheme, perception equalizing betweennational and local policy maker in understanding policy steps, and giving more flexibility forprovince/district/municipal in local social health insurance integration policy.Keywords: Integration, local social health insurance, national social health insurance ABSTRAKPemberlakuan Jaminan Kesehatan Nasional terhitung I Januari 2014 dengan pengelolaan terpusat melaluiBPJS Kesehatan berdampak pada integrasinya Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke dalam JaminanKesehatan Nasional. Penelitian bertujuan memperoleh gambaran implementasi jaminan kesehatan daerahsebagai dasar bagi formulasi model kebijakan yang mampu mengintegrasikan sistem Jamkesda.khususnyadalam manajemen pengelolaan, paket manfaat maupun penerima bantuan iuran dengan tetap berlandaskanpada kerangka desentralisasi. Desain penelitian merupakan multikasus terjalin, menggunakan metode casestudy interpretatif melalui pendekatan eksploratif dengan pengumpulan data primer dan sekunder. Area penelitian meliputi pelaksanaan Jamkesda di 33 provinsi, dilakukan tahun 2013-2014. Hasil penelitianmenunjukkan adanya kesenjangan dalam pemahaman dan kemampuan daerah dalam mengelola Jamkesda masing-masing provinsi; beragamnya karakteristik jaminan kesehatan daerah dari sisi kemampuan fiskaldaerah, paket manfaat, manajemen pengelolaan, kepesertaan penerima bantuan iuran. Disarankan untuk pengutamaan pembiayaan upaya kesehatan masyarakat dalam paket manfaat, penyamaan persepsi danpemahaman pelaku kebijakan dalam memahami langkah kebijakan, serta memberikan ruang fleksibilitasyang lebih besar bagi daerah dalam kebijakan integrasi jamkesda. Kata kunci: Integrasi, Jamkesda, jaminan kesehatan nasional